DISKOMINFOTIKSAN DUMAI - Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS mengintruksikan kepada seluruh Camat dan Lurah se-Kota Dumai untuk memaksimalkan verifikasi dan validasi  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Dumai.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat kordinasi Pensasaran Percepatan Penanganan Kemiskinan di Kota Dumai yang ditaja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Senin (19/6).

"Kami berharap, tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mendapatkan bantuan," ucap orang nomor satu Dumai.

Mirisnya, Paisal mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih ada masyarakat Dumai yang mampu dan seharusnya tidak mendapatkan bantuan tapi masih dapat bantuan sosial dari pemerintah.

 H. Paisal meminta kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai leading sektor, bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan dan RT untuk melakukan verival dan pengusulan DTKS masyarakat miskin di Kota Dumai, sehingga nantinya mereka yang seharusnya mendapat bantuan akan mendapatkan bantuan sehingga bisa mendongkrak perekonomian mereka.

"Kami ingin penilaian dan pendataan di lapangan dimaksimalkan. Memang untuk mencapai kesempurnaan data akan sulit dicapai, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendekati 100 persen. Targetnya, Desember tahun 2023 data sudah direkap dan di SK kan, sehingga tahun 2024, bantuan untuk masyarakat penerima manfaat tepat sasaran," ujar Wali Kota Dumai.

Wali Kota Dumai juga berpesan kepada Lurah se Kota Dumai untuk melibatkan ketua RT setempat dalam melakukan pendataan.

"Karena para Ketua RT yang lebih tau kondisi lingkungan mereka, sehingga data orang tidak mampu di Kota Dumai ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan," tuturnya.

Disisi lain, Kepala Dinsos PM Kota Dumai, drg. Hermiyati mengatakan bahwa Data Pensasaran Percepatan Penanganan  Kemiskinan Kota Dumai bersumber DTKS tercatat  143.748 jiwa.

"Pertemuan ini dilakukan untuk mengoptimalkan verifikasi dan validasi DTKS sebagai data dasar dan sumber utama dalam penerima manfaat program percepatan penanganan kemiskinan di Kota Dumai," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kepada para Lurah bahwa waktu yang diberikan untuk verifikasi kelayakan DTKS di wilayahnya yaitu selama sepuluh hari.

"Setelah dilakukan verifikasi dilapangan, nantinya, data yang telah dikumpulkan akan kami validasi, yang kemudian akan kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni Musyawarah Kelurahan dan dibuat Berita Acaranya," jelas Hermiyati.

Hasil akhir dari rangkaian pensasaran data P3KE dan DTKS  adalah tersedianya  Data P3KE dan DTKS yang  akurat untuk digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem dan diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

"Pemerintah Kota Dumai menyelenggarakan verifikasi data P3KE dan DTKS  dengan maksud dan tujuan agar setiap kalurahan yang berada di wilayah Kota Dumai mampu mendata ulang jumlah individu yang tergolong ke dalam kategori penduduk sangat miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Turut hadir didalam rapat, Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai, H. Yusrizal, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Litbang Kota Dumai, Drs. Budhi Hasnul, M.Si, dan jajaran dilingkungan Dinsos PM Kota Dumai.